JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab

TAFSIR DAN CYBERFEMINISM DI MEDIA SOSIAL

Fuad Fansuri — 2025-12-26

This article attempts to examine how feminist issues are disseminated through interpretation practices on virtual social media, a domain that has long been monopolized by men. Men are considered the primary actors in efforts to interpret holy verses. Consequently, there is a proliferation of gender-biased religious narratives promoted on social media. These narratives are predominantly dominated by a textual paradigm without regard for the context of the referenced verses, resulting in a biased delivery of the verses' core messages. This study employs a discourse analysis approach utilizing documentation techniques and library research. The primary data used as a reference in this study consists of posts from the Mubadalah.id account categorized as cyberfeminism tafsir (cyberfeminist exegesis) spanning the last year since the commencement of this research. The categorization of cyberfeminism tafsir on the Mubadalah.id account is based on the inclusion of Qur'anic verse translations and exegetical literature within its posts. The results of this study indicate that the cyberfeminism tafsir on the Mubadalah.id Instagram account illustrates concepts regarding the relationship between technology and women's empowerment through interpretative activities on social media. The characteristics of cyberfeminism tafsir applied by Mubadalah.id on their Instagram account are grounded in three fundamental principles: first, the interpretation of the Qur'an must provide benefits to all parties; second, the interpretation of the Qur'an must not reinforce the objectification of a specific gender; and third, the interpretation of the Qur'an encourages an equitable division of roles between genders.

MENINJAU ULANG SISTEM FRAKSI DAN KELOMPOK ANGGOTA DI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT: STUDI KASUS HILANGNYA ESENSI DPD DIKAITKAN DENGAN WACANA AMANDEMEN UUD 1945

George Soros Setiawan Day — 2025-12-26

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem fraksi dan kelompok anggota di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta mengkaji hilangnya esensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam kerangka wacana Amandemen Kelima UUD 1945. Latar belakang masalah berawal dari lemahnya posisi dan kewenangan DPD dalam struktur parlemen Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem bikameral lunak (soft bicameralism). Urgensi penulisan ini terletak pada perlunya evaluasi terhadap efektivitas perwakilan daerah di tingkat nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengandalkan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan kewenangan antara DPR dan DPD, serta mekanisme pengambilan keputusan yang didominasi fraksi berbasis partai politik, telah mengaburkan peran DPD sebagai representasi daerah. Simpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kewenangan DPD melalui amendemen konstitusi agar dapat menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara lebih setara dan efektif.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN IMPLIKASINYA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Mohammad Syafril Rinaldy hulalata — 2025-12-26

This study aims to analyze inclusive education policies in Indonesia from the perspective of positive law and their implications for fulfilling the rights of persons with disabilities. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, combined with descriptive-analytical analysis of policy implementation effectiveness. The findings reveal that although Indonesia’s legal framework guarantees inclusive education, its implementation remains hindered by weak technical regulations, limited affirmative funding, a shortage of special education teachers, and inadequate disability-friendly facilities. The gap between legal norms and practical realities demonstrates that the right to education for persons with disabilities has not been substantively realized. Therefore, detailed technical regulations governing service standards, funding mechanisms, and supervision are urgently needed to ensure the effective implementation of equality and non-discrimination principles.

HAKIM PEREMPUAN SEBAGAI TRANSFORMATION AGENT DALAM PERSPEKTIF FEMINISME ISLAM

Rahmat Gilang Ramadhan — 2025-12-26

This study aims to examine the role of female judges in Islamic courts in Indonesia and how their presence influences gender justice in legal practice. The research addresses the question: How do female judges contribute to more inclusive and equitable interpretations of Islamic family law? A qualitative normative approach with conceptual and comparative methods was employed to analyze legal texts, court decisions, and relevant literature. The results indicate that female judges tend to apply relational justice and empathy in their decision-making, particularly in cases involving gender issues. Despite facing structural and cultural challenges, such as persistent gender stereotypes, female judges have made significant contributions to the reform of Islamic family law. The impact of these findings shows that adopting an Islamic feminist perspective enables legal interpretations that are more responsive to societal needs. Strengthening the competencies of female judge candidates and integrating feminist perspectives into legal education are recommended strategies to enhance gender justice in the judicial system. This research demonstrates that empowering female judges positively influences fairer, socially responsive legal outcomes

LEGAL IDEALS: HAK KONSTITUSIONAL SEBAGAI HAK WARGA NEGARA

Diya Ul Akmal — 2025-12-26

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengertian hak konstitusional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami aspek kemanfaatan dalam pembentukan dan/atau amandemen Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang datanya didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan, pemahaman mengenai hak konstitusional masih sering ditafsirkan sebagai bentuk hak asasi manusia. Padahal keduanya merupakan satu kesatuan dalam pengertian hak konstitusional. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan hak asasi manusia yang ternormakan dalam Konstitusi. Konstitusi yang ada saat ini juga memerlukan amandemen untuk memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sekaligus juga menciptakan check and balances diantara setiap lembaga negara. Penambahan kewenangan tersebut berupa judicial preview agar dinamika penafsiran konstitusional dapat diarahkan sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat

KEBIJAKAN PREVENTIF MUDIRUL AMM’ TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN LOMBOK BARAT

Idul Adnan — 2025-12-26

This study aims to analyze the factors influencing the occurrence of sexual harassment in Islamic boarding school environments and to examine the preventive policies implemented by the Mudirul ‘Amm in preventing sexual violence. The theoretical framework of this study is grounded in the Theory of Legal Protection, which emphasizes the obligations of the state and educational institutions to safeguard the rights and safety of students, as well as the Theory of Responsibility of Educational Institution Leaders, which positions pesantren leaders as key actors in policy formulation, supervision, and enforcement of internal regulations.

This research employs a combination of empirical and normative legal research using a qualitative approach. The normative approach is applied to analyze statutory regulations, institutional policies, and principles of Islamic law related to the protection of students. Meanwhile, the empirical approach is used to examine the implementation of preventive policies in Islamic boarding schools in West Lombok through observation and field data collection.

The findings indicate that sexual harassment in pesantren environments is influenced by various interrelated factors, including limited understanding of sexual harassment, inadequate environmental supervision, psychosocial factors and adolescent development, the absence of clear Standard Operating Procedures (SOPs) and reporting mechanisms, internal factors of perpetrators, and insufficient parental support in reporting cases. In response to these conditions, the Mudirul ‘Amm has implemented several preventive policies, including the formulation of anti-harassment regulations and SOPs, strengthening supervisory systems, providing education and guidance for students, enhancing the capacity of teachers and caregivers, and establishing reporting and complaint mechanisms.

KEKUATAN PEMBUKTIAN TRANSAKSI TANAH ULAYAT MENGGUNAKAN LETTER C DI KALANGAN MASYARAKAT ADAT DALAM SENGKETA PERDATA

M. Holidi Holidi — 2025-12-26

Penelitian ini mengkaji kekuatan pembuktian Letter C dalam transaksi tanah ulayat di kalangan masyarakat adat dalam kerangka penyelesaian sengketa perdata. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana Letter C, sebagai catatan tradisional kepemilikan tanah yang tercantum dalam register desa, berfungsi sebagai alat bukti hukum dalam sistem hukum positif Indonesia dan praktik adat. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini memadukan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan—terutama Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah—dengan kajian empiris terhadap praktik pertanahan adat serta yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Letter C, meskipun tergolong sebagai surat bukan akta dengan kekuatan pembuktian bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata, tetap memiliki legitimasi sosial dan kultural yang kuat di masyarakat adat sebagai bukti penguasaan tanah secara turun-temurun. Fungsinya memperlihatkan pertautan antara legalitas formal dan legitimasi sosial, sekaligus menegaskan pentingnya pengakuan nilai sosio-legal Letter C untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa tanah serta mendorong integrasi tata kelola tanah adat ke dalam sistem hukum agraria nasional.